Tangerangupdate.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rizki Jonis, kembali melontarkan kritik tajam terhadap investasi daerah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Ia menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel perlu mengevaluasi ulang kepemilikan sahamnya, mengingat sejumlah persoalan serius yang belum terjawab secara menyeluruh.
Rizki menjelaskan bahwa fraksinya telah menerima surat balasan dari Pemkot Tangsel atas sejumlah pertanyaan yang sebelumnya disampaikan dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Namun, menurutnya, jawaban yang diberikan belum menyentuh substansi.
“Kita perlu menjawab kembali apa yang disampaikan Pemkot. Pertama, DPRD perlu meninjau kembali Perda tentang investasi daerah, khususnya terkait penyertaan modal di Bank BJB,” lanjut Rizki
“Kedua, kami mempertanyakan kesesuaian data yang tercatat di Kemenkumham, baik dari jumlah investasi, jenis seri saham, hingga total kepemilikan saham,” ujar Rizki, Jumat (4/7/2025).
Ia melanjutkan, kinerja keuangan Bank BJB yang menunjukkan penurunan juga patut menjadi perhatian. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu indikator bahwa investasi tersebut harus ditinjau ulang.
“Tren laba Bank BJB menurun dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Ini bukan angka kecil. Selain itu, kasus hukum yang membelit Bank BJB hingga saat ini membuat para investor ragu, sehingga berdampak pada penurunan harga saham,” kata Rizki.
Ia juga menyinggung regulasi yang mendorong daerah untuk memiliki BUMD sendiri, bukan terus bergantung pada milik provinsi lain.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, setiap daerah didorong membentuk dan mengelola BUMD. Maka jadi pertanyaan besar, kenapa Tangsel belum memiliki BUMD sendiri? Justru kita mengandalkan BUMD milik provinsi lain, padahal dana yang ditanamkan berasal dari APBD Tangsel,” ujarnya.
Fraksi Demokrat secara tegas meminta agar investasi Pemkot Tangsel di Bank BJB dievaluasi secara menyeluruh. Rizki menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan persoalan ini.
“Ini menyangkut uang rakyat. Jangan sampai justru membebani APBD di masa depan. Kami masih menyimpan banyak pertanyaan, baik untuk pihak Bank BJB maupun Pemkot, dan kami akan terus kawal,” tegasnya.
