Tangerangupdate.com – DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD secara umum mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2025. Namun demikian, sejumlah catatan strategis juga disampaikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Pada hari ini DPRD Kabupaten Tangerang melaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas capaian target kinerja di tahun 2025,” ujar Amud.
Ia menegaskan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Catatan dan masukan dari fraksi-fraksi merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Amud menjelaskan bahwa pembahasan LKPJ akan dilanjutkan secara lebih mendalam dalam agenda berikutnya bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, guna memastikan evaluasi dilakukan secara komprehensif dan berbasis data.
“Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat bersama seluruh anggota DPRD dan pemerintah daerah agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih detail dan terukur,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan oleh DPRD.
“Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti, dan hasilnya akan kami sampaikan secara formal pada pembahasan selanjutnya dalam rapat paripurna berikutnya,” ujar Maesyal.
Ia juga menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
“Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan di tahun berikutnya,” pungkasnya.
