Tangerangupdate.com (08/12 /2021) | Tangerang Selatan — Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin meminta agar partai politik turun tangan untuk menyelesaikan persoalan molornya kebijakan pemerintahan terkait rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Kota Tangerang Selatan.
Sebab kata Ujang, molornya rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot akan berimbas kepada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, seharusnya Parpol tegas, jangan diam saja, ketika membawahi kepala daerah yang menjadi kadernya. Tapi kita juga tidak bisa banyak berharap kepada Parpol. Kadang, Parpol juga ‘mendapatkan setoran’ dari kepala daerah yang menjadi kadernya itu. Itu juga menjadi persoalan. Harus tegas untuk bisa memperjuangkan hak rakyat,” lanjut Ujang.
Menurut Ujang, masyarakat yang memiliki wakilnya di DPRD Kota Tangsel, yang juga menjadi anggota Parpol, semestinya tetap keras menyuarakan aspirasi rakyat. Terlebih, imbuh Ujang, kepada kader kader Parpol yang pada Pilkada lalu, menjadi Parpol Oposisi.
“Ya mestinya gitu, tegas mengontrol dan mengawasi jalannya persoalan rotasi mutasi di Tangsel, mestinya seperti itu. Kencang saja mereka bersuara, karena rakyat selain butuh dilayani, butuh juga didukung oleh wakil rakyatnya,” tegas Ujang.
Diamnya Parpol baik oposisi maupun pendukung, indikasinya sudah sama-sama deal lah kira kira. Soal dealnya apakah sudah terima setoran, ya saya kurang tahu. Eksekutif dan legislatif kan berbalas kepentingan, saling menguntungkan saling mengamankan,” tambah Ujang.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Gelora Kota Tangsel Fikri Hamadi menyebut, rotasi dan mutasi yang dilakukan Walikota Tangsel harus sesuai dengan kapasitas masing-masing individu dan bukan karena kedekatan.
“Saya sebagai Ketua Partai juga tidak menginginkan rotasi yang terjadi itu karena kedekatan atau apa yang tidak mempunyai kapasitas, dan Pak Wali juga sudah komitmen dengan saya. Kita pun berharap Pemerintah ini clean goverment. Pemerintah yang bersih tidak ada unsur-unsur mengesampingkan hal-hal yang lebih urgent untuk kepentingan publik,” paparnya.
“Adapun misalnya, diamanahkan sebagai apa gitu ya, terkait dengan posisi-posisi tertentu yang mempunyai afiliasi dengan partai-partai tertentu, selama itu punya kapasitas ya itu sah-sah saja. Tetapi itu sekali lagi ya tidak ada deal-deal an, kita menyerahkan semua kepada Pak Wali, sebagai Wali Kota Tangsel,” tandasnya.
